TIMES JAZIRAH, BANYUWANGI – Gubernur Jatim (Jawa Timur) Khofifah Indar Parawansa mengecek kesiapan operasional pelayaran kapal cepat jurusan Banyuwangi - Denpasar yang direncanakan beroperasi Juni 2025 melalui Pelabuhan Boom, Banyuwangi, Jumat (4/4/2025).

Operasional pelayaran kapal cepat rute Banyuwangi tujuan Denpasar akan bersandar di Pelabuhan Serangan.

Hal ini merupakan wujud kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Kabupaten Banyuwangi untuk memaksimalkan konektivitas masyarakat melalui sektor transportasi laut. 

"Menjelang operasional pada Juni 2025 mendatang, saya datang kesini melihat kelengkapan apa yang diperlukan. Dan tadi khusus untuk ruang tunggu saya minta agar desain dengan nuansa Banyuwangi disiapkan dan dikuatkan di sini," ungkapnya, Jumat (4/4/2025).

Dikatakan Khofifah, operasional layanan ini diharapkan bisa semakin menguatkan layanan publik di sektor transportasi dan akses. 

"Semakin bagus public service akan memudahkan dan meningkatkan interaksi diantara mereka dari berbagai profesi, daerah dan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat," jelasnya. 

Sebagaimana diketahui, Pelabuhan Boom Banyuwangi, adalah pelabuhan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 56 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Pelabuhan Boom Banyuwangi merupakan salah satu dari 7 (tujuh) pelabuhan pengumpan regional di Jawa Timur yang diserahkan pengelolaannya dan P3D kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, ada 6 (enam) pelabuhan pengumpan regional lain yaitu Pelabuhan Branta (Kabupaten Pamekasan), Pelabuhan Telaga biru (Bangkalan Utara), Pelabuhan Kalianget (Kabupaten Sumenep), Pelabuhan Brondong (Kabupaten Lamongan), Pelabuhan Boom Tuban (Kabupaten Tuban) serta Pelabuhan Tanjung Awar-Awar (Kabupaten Tuban).

Pelabuhan Boom Banyuwangi adalah pelabuhan lama peninggalan Belanda (Pantai THR Banyuwangi) yang saat itu ditinggalkan pengelolaannya oleh Ditjen Perhubungan Laut.

Hal itu karena adanya sedimentasi yang tinggi dan membawa pasir dengan arah bolak balik utara selatan sehingga menutupi muara Pelabuhan Boom, dan menyebabkan Pelabuhan Boom waktu itu tidak bisa dioperasionalkan.

Mulai tahun 2002, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengalokasikan Anggaran APBD Provinsi Jawa Timur untuk mengembangkan dan mengaktifkan  kembali operasional Pelabuhan Boom Banyuwangi.

Bukan tanpa alasan, itu karena Pelabuhan Boom ini berada pada lokasi strategis di tengah kota dan tidak jauh dari Alun-alun Blambangan, untuk  melayani kapal-kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) dari Kepulauan Sumenep.

Di antaranya juga dari Pulau Kangean, Pulau Saibus, Pulau Sapeken, Pulau Sepanjang dan Pulau Raas dan pulau lainnya di Kabupaten Sumenep.

Mereka mengangkut dan membawa hasil bumi kepulauan. Seperti kelapa, ikan segar, udang, sotong, rumput laut untuk bisa dijual di Kawasan Banyuwangi dan mereka kembali membawa 9 (sembilan) bahan pokok, tabung gas elpiji serta bahan-bahan bangunan.

Pelabuhan Boom Banyuwangi sangat memberikan manfaat yang besar bagi konektivitas dan perdagangan masyarakat kepulauan, terutama bagi kapal-kapal pelayaran rakyat di Jawa Timur. 

Pemprov Jawa Timur telah mengembangkan Pelabuhan Boom Banyuwangi dengan membangun Dermaga Pelra sepanjang 600 meter, Dermaga Cruise 80 x 10 meter persegi, groun tank air bersih kapasitas 125 meter kubik, rumah dinas 2 unit, masjid 1 unit, lapangan parkir dan jogging track, 5 unit SBNP (merah, hijau, putih).

Kemudian juga membangun Kantor UPT PPR Banyuwangi serta membangun breakwater-breakwater pengendali sedimen atau breakwater untuk kantong-kantong sedimen (fishtail).

Pembangunan tersebut untuk menuntaskan dan memberikan solusi terhadap persoalan besarnya sedimentasi di Pelabuhan Boom Banyuwangi, sehingga Pelabuhan Boom Banyuwangi dapat  beroperasi melayani angkutan pelayaran rakyat seperti saat ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai sekarang, masih mengalokasikan APBD nya untuk melakukan maintanance terhadap alur  pelayaran dan kolam pelabuhan dari sedimentasi dan perpanjangan fishtail yang terus dikejar sedimentasi dari arah selatan.

Karena jika tidak demikian, sedimentasi akan masuk ke kantong-kantong sedimen dan pada akhirnya, sedimentasi akan kembali menutupi muara pelabuhan, sehingga Pelabuhan Boom tidak bisa optimal dioperasikan. 

Pelabuhan Boom Banyuwangi juga sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

Peraturan itu menyebutkan bahwa Pelabuhan Boom Banyuwangi merupakan pelabuhan dengan hierarkhi pelabuhan pengumpan regional, adalah pelabuhan dengan kewenangan yang diusahakan oleh Pemerintah Provinsi.

Hal ini sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Menyatakan bahwa pelabuhan pengumpan regional adalah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaannya.

Lebih lanjut, pengembangan Pelabuhan Boom di Banyuwangi tidak sekadar memaksimalkan sektor layanan publik, melainkan turut menumbuhkan ekonomi daerah dari berbagai sektor, mulai pendapatan dari masing-masing daerah, UMKM dan hotel. 

“Selain itu dengan hadirnya layanan kapal cepat ini, bisa membawa wisatawan mancanegara masuk ke Banyuwangi sehingga ekonomi tumbuh pesat," ungkapnya. 

Nantinya, kapal yang akan beroperasi memiliki panjang 70 meter dan lebar 5 meter. Kapal ini akan mampu menampung 300 penumpang dengan estimasi waktu pelayaran 2,5 jam. 

"Sudah disiapkan satu kapal untuk menjajaki respon pasar. Kalau respon pasar bagus akan ditambah kapalnya," tutup Khofifah. 

Selain itu, Khofifah juga meninjau aset milik Pemprov Jatim yang dikerjasamakan dengan PT ASDP Ketapang yang membutuhkan jembatan penghubung dari Pelabuhan LCM ke Dermaga Bulusan, agar tidak sampai terjadi pembangunan yang memicu potensi konflik sosial dengan pemukiman penduduk di sekitar Dermaga Bulusan.

"Saat ini masih dibuat kajian dan Detail Enginering Desain (DED) yang mudah-mudahan bisa selesai cepat dan jembatan penghubungan dapat segera dibangun untuk memperlancar arus angkutan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga melakukan pemantauan angkutan balik lebaran dari Ketapang menuju Gilimanuk, sesuai keterangan dari GM Pelabuhan Ketapang, bahwa puncak arus balik diperkirakan akan terjadi di H+6 besok. (*)