TIMES JAZIRAH, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ikatan Alumni Universitas Jayabaya (IKA Jayabaya) menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sekaligus peluncuran buku "Berjaya dari Jayabaya" yang ditulis oleh Tim dari IKA Jayabaya serta peluncuran ID-Card IKA Jayabaya.

Sebagai bagian dari Keluarga Besar IKA Jayabaya, Bamsoet menekankan bahwa keberadaan organisasi alumni seperti IKA Jayabaya memiliki peran penting dan strategis. Tidak hanya bagi almamater, melainkan juga bagi masyarakat luas. Khususnya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Organisasi alumni berperan sebagai katalisator, kontributor, serta referensi dan inspirasi. Sebagai katalisator, alumni menjadi cerminan citra kampus yang memiliki tanggungjawab moral untuk bersama-sama menjaga nama baik almamater. Sebagai kontributor, alumni dapat menjadi kepanjangan tangan almamater untuk memperluas jaringan kampus. Sedangkan sebagai referensi dan inspirasi, alumni berperan memberikan banyak kesempatan forum informasi dunia kerja dan usaha (job fair) yang dapat membantu penyerapan angkatan kerja," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama IKA Jayabaya, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, di Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Turut hadir antara lain, Anggota DPR RI yang juga alumni Universitas Jayabaya Darul Siska, Ketua Umum IKA Jayabaya Dr. H. Efri Jhonly, Guru
Besar Universitas Mercu Buana Prof. Dr. Masydzulhak Djamil, serta Pemimpin BNI Kantor Wilayah 10 Rudy Sihombing yang datang mewakili Direktur Utama BNI Royke Tumilaar.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia saat ini sedang menghadapi tiga momentum penting. Pertama, momentum bonus demografi karena komposisi demografi didominasi kelompok usia produktif, yang 70 persen di antaranya adalah generasi muda. Kedua, momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Ketiga, momentum menyongsong Visi Indonesia Emas 2045, salah satu targetnya yakni pada usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045 nanti, harus terdapat peningkatan profil angkatan kerja.

"Pembangunan sumberdaya manusia merupakan kunci untuk mewujudkan kemajuan bangsa dalam menyongsong ketiga momentum tersebut. Karenanya selain membangun infrastruktur fisik, pembangunan nasional juga harus bertumpu pada pembangunan manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Salah satu tolok ukur pembangunan sumber daya manusia dapat merujuk pada indeks pembangunan manusia (IPM), yang menggambarkan tingkat harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup masyarakat," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, patut disyukuri bahwa IPM Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran, BPS mencatat, IPM Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91 poin, atau meningkat sekitar 0,86 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 72,29 poin. Sebagai pembanding, merujuk pada standar IPM global yang disusun oleh UNDP, IPM Indonesia menduduki peringkat 114 dari 191 negara.

"Catatan lain yang patut kita petimbangkan adalah, bahwa masih ada kesenjangan IPM di berbagai wilayah, misalnya Jakarta memiliki indeks IPM tertinggi sebesar 81,65 poin, sementara Papua memiliki IPM 61,39 poin. Demikian pula IPM pada 7 provinsi lain yang nilainya berada pada kisaran 60 hingga 70 poin," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, tolok ukur pembangunan sumber daya manusia tidak semata-mata dikonversikan pada rujukan angka-angka. Melainkan juga memerlukan pemaknaan dari aspek kualitas berupa pembangunan karakter bangsa. Karena sumberdaya yang dibutuhkan bukanlah sumberdaya robotik, melainkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten dan berdaya saing, tetapi juga berhati Indonesia, dan berjiwa Pancasila.

"Pembangunan karakter bangsa inilah yang telah, sedang, dan akan terus diperjuangkan oleh MPR melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI. Empat Pilar MPR tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa," pungkas Bamsoet. (*)